Harapan Dari Salim Gruop Terhadap Kemunculan iLOTTE

Salim Group dengan LOTTE Group memiliki komitmen lakukan kerja sama juga dengan meluncurkan e-commerce baru di Indonesia, iLOTTE. Direktur PT Indofood Berhasil Makmur Tbk (INDF) Franciscus Welirang jadi perwakilan Salim group menyebutkan, pendirian iLOTTE pada intinya adalah satu diantara usaha Salim Group memperluas jangkauan pemenuhan keperluan customer Indonesia lewat ranah digital.

Harapan Dari Salim Gruop Terhadap Kemunculan iLOTTE

Salim Group mempunyai beberapa lini usaha seperti Indofood, Indomaret, Indomaret Gold, Indomobil, Fiberstar (serat optik), Rintis Sejahtera (tehnologi switching untuk jalan keluar pembayaran) serta CBN Group (jasa internet serta digital). Dengan e-commerce hasil kerjasama dengan LOTTE Group ini diinginkan beberapa produk jualan Salim Group jangkauannya semakin luas.

Terlebih pemerintah sudah membidik Indonesia jadi pusat digital ekonomi di Asia Tenggara pada 2020 dengan potensi transaksi sebesar US$ 130 miliar atau Rp 17 triliun. Franciscus katakan perkembangan berbelanja on-line yang akan semakin nyaman dengan adanya cek resi jne di tanah air tiap-tiap th. bertambah 40%.

” Potensi itu sangat besar untuk ditinggalkan serta dinamika perubahan ini disikapi dengan positif. Sebab Salim Group senantiasa mensupport perubahan yang positif untuk Indonesia. Bentuk support dari perubahan ini, diwujudkan lewat kerjasama dengan LOTTE Group. Kerjasama ini dipercaya juga akan membawa penambahan nilai dinamika perubahan orang-orang Indonesia, ” papar Franciscus.

Perlu Anda Ketahui jug tentang kebijakan pemerintah 

Bersamaan dengan visi meletakkan Indonesia jadi pemimpin ekonomi digital di Asia Tenggara pada 2020, pemerintah pada akhirnya resmi menerbitkan Ketentuan Presiden (Perpres) Nomor 74 Th. 2017 mengenai Peta Jalan System Perdagangan Nasional Berbasiskan Elektronik (Road Map e-Commerce) Th. 2017-2019.

Ketentuan ini telah di tandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 21 Juli 2017. Kemudian, ketentuan ini diundangkan oleh Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly pada 3 Agustus 2017.

Diambil dari website resmi Sekretariat Kabinet, Jumat (11/8/2017), ketentuan ini diterbitkan untuk mendorong percepatan serta pengembangan system perdagangan nasional berbasiskan elektronik (e-Commerce), startup, pengembangan usaha, termasuk juga percepatan logistik. Ketentuan ini juga akan jadi arahan serta beberapa langkah penyiapan serta proses perdagangan yang transaksi berbasiskan rangkaian piranti serta prosedur elektronik.

Peta Jalan ini setelah itu juga akan dikatakan sebagai SPNBE 2017-2019, yang meliputi pendanaan, perpajakan, perlindungan customer, pendidikan serta sumber daya manusia, infrastruktur komunikasi, logistik, keamanan siber, dan pembentukan manajemen Pelaksana Peta Jalan SPNBE 2017-2019.

” Peta Jalan SPNBE 2017-2019 berperan jadi : a. Referensi untuk Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan kebijakan bidangal serta gagasan tindak dalam rencana percepatan proses System Perdagangan Nasional Berbasiskan Elektronik (e-Commerce) pada bagian pekerjaan semasing yang termuat dalam dokumen rencana pembangunan ; serta b. Referensi untuk pemangku kebutuhan (stakeholder) dalam menggerakkan System Perdagangan Nasional Berbasiskan Elektronik (e-Commerce), ” bunyi Pasal 3 ayat (3) Perpres ini.

Untuk proses Peta Jalan SPNBE 2017-2019 ini dibuat juga Komite Pengarah Peta Jalan SPNBE 2017-2019. Nanti, komite ini juga akan lakukan koordinasi serta sinkronisasi proses Peta jalan SPNBE 2017-2019, mengarahkan beberapa langkah serta kebijiakan untuk penyelesaian permasalah serta kendala, lakukan monitoring serta pelajari, termasuk juga mengambil keputusan perubahan dalam ketentuan ini sesuai sama keperluan.

Mengenai Komite Pengarah ini juga akan diketuai oleh Menko bagian Perekenomian serta wakilnya adalah Menko bagian Polhukam. Sesaat anggotanya jadi besar adalah Menteri dari sebagian kementerian, seperti Menteri Komunikasi serta Informatika, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi serta Usaha Kecil serta Menengah, Menteri Hukum serta HAM, Menteri Pendidikan serta Kebudayaan, dan Menteri Penelitian, Tehnologi serta Pendidikan Tinggi.

Sebatas info, kajian roadmap e-Commerce ini sesungguhnya telah diawali mulai sejak dua th. kemarin. Mengenai dalam pengaturannya melibatkan lintas kementerian termasuk juga menggandeng beberapa aktor e-Commerce di Tanah Air.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *